Sebagian masyarakat menilai pemerintah belum optimal dalam memberikan pelayanan publik, dimana diakui pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi dan sosial.
Hal ini disampaikan Bupati Eka Putra pada acara Penyerahan Piagam Penghargaan Tingkat Kepatuhan Tinggi dan Rapor Hasil Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik Bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari serta Penyerahan Hadiah Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Nagari.
Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat se Tanah Datar, Wali Nagari dan undangan lainnya, Senin (27/12/2021) di aula kantor Bupati di Pagaruyung.
“Pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar, kita saat ini dihadapkan situasi ketidakpastian dan dituntut bersiap hadapi perubahan. Namun ini juga menjadi momentum berbenah dan perbaiki kebijakan yang telah dibentuk selama ini,” kata Eka.
Sejalan hal itu, tambah Eka, pelayanan publik tetap dilaksanakan dengan melahirkan inovasi yang memberikan solusi dalam peningkatan pelayanan publik, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam memberikan pelayanan.
“Kita telah lahirkan Program Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari atau Peluk Tanda Diri yang merupakan program inovasi memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan, penerbitan perizinan, serta pemberian perawatan kesehatan, dimana kegiatan ini melibatkan Pemerintah Nagari dan Petugas Registrasi Nagari,” terangnya.
Di kesempatan itu Bupati Eka Putra juga menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Nagari atas keberhasilan memperoleh nilai di atas 80 atau dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam memenuhi komponen standar pelayanan publik di OPD masing-masing.
“Saya sampaikan apresiasi kepada 39 OPD dan 39 Pemerintah Nagari atas perolehan nilai di atas 80 dan peroleh prediket Tingkat Kepatuhan Tinggi dan diharapkan melanjutkan dan melahirkan berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya.
Dan kepada OPD ataupun Pemerintah Nagari yang masih berada di tingkat sedang ataupun rendah, kata Eka, diminta kepada dinas terkait, seperti Dinas PMDPPKB bersama bagian Organisasi dan Camat bersinergi melakukan pembinaan.
“Tahun depan tidak ada lagi Pemerintah Nagari mendapat predikat tingkat kepatuhan sedang ataupun rendah, harus kepatuhan tinggi. Namun tidak hanya sebatas memenuhi komponen standar pelayanan saja, namun SDM harus lebih baik,” tukasnya.
Sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Irsyad menyampaikan, kegiatan dimaksudkan melakukan pembinaan pelayanan publik ke seluruh perangkat daerah dan perangkat nagari sehingga bisa memacu untuk melahirkan program inovasi.
“Kita berharap, kegiatan ini bisa membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pelayanan publik berkualitas di semua lini pemerintahan. OPD dan pemerintah nagari memiliki standar pelayanan optimal serta bisa memacu semua melahirkan program inovasi,” katanya.
Ditambahkan Irsyad, sasaran pembinaan pelayanan publik tahun 2021 adalah 39 perangkat daerah dan 61 Pemerintah Nagari, dimana tahun 2022 akan dilakukan pembinaan terhadap 14 Pemerintah Nagari lainnya. (SI)
